Masterpiece KTV Babel Dirazia Langgar Aturan PPKM, Adakah Sanksinya? 

Pangkalpinang (Babel) - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingkat PPKM adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021, dengan target penurunan angka penularan Covid 19 di seluruh Indonesia, Selasa 10/08/2021. 

Walau PPKM diperkuat seluruh instansi pemerintah yang ada, faktanya masih ada saja beberapa pengusaha yang mengakali peraturan tadi. Misalnya dengan mematikan lampu depan tempat usaha agar seolah-olah tidak ada kegiatan. Dan masih banyak lainnya. 

Baca juga: Disinyalir Ada Kekuatan Besar Yang Melindungi Irmayani Pemilik Ratusan Dus Rokok Ilegal Dikabarkan Kabur

Pemerintah sendiri melalui Kemendagri telah mengeluarkan regulasi resmi menyoal aturan kegiatan masyarakat. 

Tiga instruksi dari Kemendagri yang telah baku diberlakukan adalah Inmendagri Nomor 30 Tahun 2021, Inmendagri Nomor 31 Tahun 2021, dan Inmendagri Nomor 32 Tahun 2021.

Baca juga: Penambang Timah Ilegal Kembali Beraktifitas Di Kawasan Wisata Tuing Mampur Disinyalir Sudah Koordinasi

Ketika ditanyakan apa sanksi sosial bagi para pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM, Mendagri Tito Karnavian secara eksplisit merujuk pada aturan setingkat diatasnya, yakni UU. Menurutnya disitu ada beragam sanksi yang sudah diatur sebagaimana ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, hingga Instruksi Mendagri yang saat ini tengah disusun

"Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta, " kata Tito dikutip dari situs Kemendagri.

Baca juga: 94 Pelanggar Terjaring, Jumlah Terbanyak Terjaring Selama Operasi Patuh Perda AKB di Pasaman

Masterpiece KTV Babel Terjaring Razia

Beberapa hari yang lalu, di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Karo OPS Polda Babel Kombes Sihar Manurung, bersama Kapolres Pangkalpinang AKBP Tris Lesmana Zeviansyah dan Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang AKP Adi Putra melakukan penertiban tempat karoke Masterpiece KTV beralamat di jalan Soekarno Hatta di Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Minggu (8/08/2021). 

Baca juga: Terpantau Warga Ada Napi Lapas Bukit Semut Sungailiat Bebas Berkeliaran

Penertiban dilakukan Tim gabungan PPKM, , lantaran tempat karoke keluarga milik artis Ahmad Dhani, setelah mendapat laporan dari masyarakat masih buka melebihi batas waktu yang ditentukan. 

"Dalam Inmendagri nomor 26 tahun 2021 huruf i menyebutkan pelaksanaan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat, " Kata Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang AKP Adi Putra, seizin Kapolres Pangkalpinang AKBP Tris Lesmana Zeviansyah.

Baca juga: Wilson Lalengke: Menyoroti Oknum ASN Unsrat yang Diduga Rangkap Jabatan jadi Advokat di PN Manado

Saat dikonfirmasi kembali oleh jejaring media ini, terkait apakah ada sanksi terhadap karoke Masterpiece KTV yang melanggar aturan atau tidak patuh terhadap intruksi pemerintah, bahwa Polres Pangkalpinang mewakili tim gabung sudah berkirim surat kepada Gubernur Babel dan Bupati Bangka Tengah. 

" Untuk sanksinya kita sudah buat surat ke Gubernur dan bupati Bateng agar perizinan MP di evaluasi kembali dan dilakukan penyegelan, "tegas Adi. 

Awak media coba menelusuri perihal sanksi apa sekiranya yang pantas dijatuhi pada pihak manajemen karaoke Masterpiece KTV. 

Kendati, wilayah administrasi pemerintahan dalam wilayah Bangka Tengah, namun permasalahan tersebut menjadi perhatian masyarakat Kota Pangkalpinang setelah lonjakan penularan covid 19 Kota Pangkalpinang masih tertinggi, sehingga awak media pun meminta tanggapan ke pemda kota Pangkalpinang, terkait sanksi pelanggaran PPKM. 

"Oh, langsung saja ke Sekda, " kata Ketua Tim Satgas Penanganan Covid 19 Kota Pangkalpinang, Dr Masagus Hakim saat dikonfirmasi. 

Baca juga: Pemerintah Kembali Ajukan RUU Perampasan Aset Koruptor ke DPR

Berlanjut ke Sekda, dengan konfirmasi yang sama, Sekda Pemkot Pangkalpinang Ratmida Dawam menjawab dirinya tidak bisa fokus merespon pertanyaan yang diajukan wartawan, lantaran dirinya sedang lakukan isolasi mandiri (Isoman).

" Maaf saya sedang Isoman, ke Asisten saja, "jawab Sekda Pemkot Pangkalpinang singkat. 

Sementara itu, saat pihak manajemen Masterpiece KTV pusat dikonfirmasi oleh jejaring media ini melalui pesan WA (whatsapp), tampaknya pihaknya tidak mengetahui jika Masterpiece KTV di Bangka Belitung tetap beroperasi diberlakukan PPKM, dan terjaring dalam razia gabungan oleh instansi terkait di Bangka Belitung. 

"Hallo, Mohon maaf untuk perihal tersebut, dari pihak masterpiece pusat belum mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas." jawab manajemen Masterpiece KTV melalui pesan WAnya. (*)